Yayasan Wakaf PARAMADINA

Pekan lalu, di Ambon, Komando Daerah Militer XVI/Pattimura memusnahkan 722 pucuk senjata, 9.276 butir amunisi, dan bahan peledak. Senjata dan amunisi sisa konflik Maluku dan Maluku Utara itu diserahkan oleh masyarakat untuk menjaga perdamaian dan kestabilan keamanan. Ini peristiwa penting dan kabar baik yang sangat perlu diumumkan. Di tengah banyak berita tentang derita, kabar itu melegakan. Sayang, tak banyak media melaporkannya.

Saya membacanya dari satu situs Internet. Dilaporkan juga bahwa Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu ikut hadir dalam acara di atas. Katanya, “Ini bukti bahwa kita sudah hidup berdampingan dan melandasi diri dalam semangat orang basudara.”

Sumber kekerasan

Ini langkah pemolisian konflik agama yang harus ditiru di tempat-tempat lain. Kita tahu, sekitar satu dekade lalu, khususnya pada 1998-2000, konflik komunal muslim-Kristen berlangsung mematikan di kedua wilayah di atas. Banyak korban berjatuhan: nyawa, harta, benda. Dampaknya masih terasa hingga kini, antara lain dalam bentuk segregasi penduduk berdasarkan agama mereka, yang sebelumnya tidak ditemukan.

Dalam konteks pemolisian masyarakat pasca-konflik, langkah di atas sedikitnya akan menghalangi agar konflik kekerasan yang sama tidak lagi terulang. Lebih baik lagi jika, dan ini yang memang diharapkan, langkah itu bisa makin mempererat hubungan antarkelompok.

Langkah itu krusial karena wilayah di mana terjadi konflik kekerasan adalah ladang subur bagi tumbuhnya radikalisme dan ekstremisme lebih lanjut, baik yang religius maupun sekuler. Bukan di wilayah itu saja, tapi juga di wilayah-wilayah lain. Wilayah-wilayah itu menjadi venue, arena, ladang, bagi kalangan ekstremis untuk (1) menumbuhkan dan memperkokoh solidaritas ke dalam, sambil mendehumanisasi–non-fisik, lalu fisik–rival atau lawannya, dan (2) mengekspor solidaritas yang sama ke wilayah-wilayah yang lain.

Konflik kekerasan di satu wilayah adalah tanda bahwa negara tidak mampu menjalankan kewajibannya: menjamin keamanan warga dan menjaga ketertiban umum. Karena alasan ini, kelompok-kelompok paramiliter tertentu memiliki justifikasi untuk campur tangan dalam urusan keamanan. Inilah alasan mengapa organisasi semacam Laskar Jihad masuk ke Ambon dan daerah lainnya di Maluku dan Maluku Utara. Kata pemimpin Laskar Jihad Ja’far Umar Thalib kala itu, “Karena negara tidak bisa menjamin keamanan saudara-saudara muslim kami, maka kami harus berangkat ke sana untuk berjihad.”

Perluasan ekstremisme bermula dari situ. Sebab, selain membawa makanan, obat-obatan, dan senjata untuk membantu saudara seiman mereka di wilayah konflik, mereka juga membawa masuk ideologi yang hendak membangun komunitas baru, yang mengecam model hubungan antarkomunitas sebelumnya. Ideologi itu disebarkan dalam sekolah-sekolah darurat yang dibangun di tenda-tenda pengungsian, sambil para pegiatnya membangun keluarga baru di wilayah bersangkutan. Bisa diduga, para korban adalah pihak yang rentan oleh godaan ideologi seperti ini.

Yang lebih merepotkan, cerita mengenai aksi heroik di atas dengan giat disebarluaskan ke wilayah-wilayah lain, termasuk melalui jaringan Internet, kadang dengan gambar-gambar korban konflik kekerasan yang mengerikan. Seperti dilaporkan antropolog Robert Hefner (2005), ketika konflik kekerasan memuncak, website Laskar Jihad terpelihara sangat baik, dengan beberapa artikel bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

Dengan begitu, solidaritas komunal yang misalnya bermula di Ambon kini menyebar tidak hanya ke Jakarta, tapi juga ke segala penjuru dunia. Karena alasan itu, tiba-tiba mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta, misalnya, membuka kotak amal di jalan-jalan di Ciputat, seraya menyerukan solidaritas kepada kaum muslim yang sedang jadi korban–dan kita merasa tidak enak kalau tidak menyumbang.

Ketegasan negara

Pola kerja jaringan teroris juga demikian, seperti disebut dalam beberapa laporan International Crisis Group (ICG). Mereka memanfaatkan wilayah konflik untuk memperkokoh diri, termasuk secara militer, dan menyebarkan ekstremisme. Lagi, mulanya adalah ketidakmampuan negara dalam menjaga keamanan. Misalnya, yang sangat jelas, ditemukan dalam konflik komunal di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini sebenarnya sudah bisa diredam melalui Perjanjian Malino (Desember 2001), tapi ia berkelanjutan karena jaringan teroris Jamaah Islamiyah berhasil menumbuhkan benihnya di wilayah konflik itu. Salah satu benih terkuatnya bernama Mujahidin Komite Aksi Penanggulangan Akibat Krisis (Kompak), yang pertama-tama masuk ke Poso sebagai organisasi sukarelawan, yang kemudian berkembang menjadi bagian dari jaringan terorisme internasional. Belakangan kita tahu, mereka termasuk simpul penting dalam jaringan terorisme Noor Din M. Top, yang antara lain menjadi otak pengeboman dua hotel di Jakarta pada 17 Juli 2009.

Dalam skala yang lebih kecil, tapi dengan jumlah yang lebih banyak dan konsekuensi tidak kalah mengerikan, itu pula yang menjelaskan mengapa “premanisme berjubah agama” (meminjam istilah Buya Syafi’i Ma’arif) tampak begitu merajalela belakangan ini. Mereka memanfaatkan “negara yang absen” untuk menciptakan atmosfer intoleransi terhadap kalangan minoritas di banyak tempat. Ketika polisi gagal mengambil tindakan tegas kepada mereka yang menyerang harta-benda milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Bogor, misalnya, hal yang sama akan dicontoh di tempat-tempat lain.

Lebih jauh, mereka, seperti Front Pembela Islam (FPI), main hakim sendiri dalam memberantas apa yang mereka pandang sebagai maksiat. Ketika polisi gagal menindak mereka, masyarakat menjadi tidak punya pilihan selain menerima mereka dengan ogah-ogahan. Semua data di atas menunjukkan bahwa, ketika negara gagal dalam memenuhi tugasnya sebagai pemberi jaminan keamanan, kelompok-kelompok ekstremis akan memanfaatkan hal itu untuk mencapai kepentingannya sendiri. Hasilnya: kekerasan akan meningkat.

Sebaliknya, jika negara bertindak tegas, kalangan ekstremis itu pun akan tunduk. Contohnya adalah bubarnya Laskar Jihad atau dipenjarakannya pemimpin FPI akibat tragedi Monas dua tahun yang lalu. Bagaimanapun, sumber daya mereka sendiri tidak tak terbatas. Mereka juga punya ego masing-masing dan tidak selamanya kompak satu sama lain. Apalagi ada organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, yang akan menentang kekerasan mereka. Maka, sama sekali tak ada alasan bagi negara untuk tidak menindak tegas mereka, sesuai dengan aturan hukum. Dan contoh yang diperlihatkan oleh Kapolda Maluku patut ditiru. Begitulah cara kita menangani kekerasan atas nama agama, sampai ke akar-akarnya.*

Ihsan Ali-Fauzi
Koordinator Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta.
Dipublikasikan di Koran Tempo, 4 Februari 2009